Besok Pengumuman SBMPTN 2014

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia pusat Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 2014 akan mengumumkan hasil ujian seleksi tersebut besok, Rabu (16/7/2014). Peserta menjalani SBMPTN untuk ujian tulis dan keterampilan pada 17-19 Juni 2014 lalu.

Tahun ini SBMPTN diikuti oleh 664.509 peserta lulusan SMA/sederajat. Peserta mengikuti ujian tulis untuk meraih satu dari 86 ribu kursi PTN yang disediakan oleh 64 kampus negeri seluruh Indonesia. 

Bagi yang ingin melihat kelulusannya, mulai besok peserta bisa mengecek secara online melalui lipsus SBMPTN Kompas.com atau laman www.sbmptn.or.id. Pengumuman kelulusan tersebut dapat diakses mulai pukul 17.00 WIB.

"Kami sudah mempersiapkan pengumuman hasil tes tertulis ini dengan baik," ujar Ketua Panitia SBMPTN 2014, Prof. Ganjar Kurnia, Selasa (15/7/2014).

Selanjutnya, setelah pengumuman peserta akan melakukan pendaftaran ke kampus tujuan masing-masing. Calon mahasiswa harus menunjukkan Kartu Tanda Bukti Pendaftaran SBMPTN 2014 dan mengikuti segala persyaratan dan waktu yang ditetapkan perguruan tinggi negeri (PTN) bersangkutan.

Source

HOT NEWS: Pendaftaran SBMPTN 2014 di Bandung Dibuka Besok

Bandung - Pendaftaran Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 2014 akan mulai dibuka, Senin besok (12/5/2014). Pendaftaran dimulai pukul 08.00 WIB dan akan ditutup pukul 22.00 WIB, 6 Juni 2014.

Menurut Humas SBMPTN Soni A Nulhaqim, pendaftaran hanya bisa dilakukan secara online melalui laman http://www.pendaftaran.sbmptn.or.id. Sebelum mendaftar, kata dia, calon peserta wajib membaca panduannya dulu yang bisa diunduh di http://www.sbmptn.or.id.

"Tahun ini biaya ujian SBMPTN Rp 100 ribu, termasuk calon peserta yang memilih program studi yang mensyaratkan ujian keterampilan, biayanya sama, tidak ada tambahan," ujar Soni dalam rilis yang diterima detikcom, Minggu (11/5/2014).

Tahun ini untuk pelaksanaan Ujian Tertulis SBMPTN hanya dilakukan satu hari, tanggal 17 Juni 2014. "Sedangkan untuk Ujian Keterampilan akan dilaksanakan pada tanggal 18 dan 19 Juni 2014," terang Soni.

Pengumuman hasil seleksi akan diumumkan pada tanggal 16 Juli 2014.

Source

Mahasiswa ITB Ditantang Tolak Capres selain Jokowi

Sekretaris Komunitas Alumni ITB Pilih Jokowi, Adamsyah W.H., meminta mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) bersikap adil. Bila sebelumnya mahasiswa kampus itu menolak kedatangan Gubernur DKI Jakarta yang juga calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Joko Widodo alias Jokowi, hal yang sama juga harus dilakukan terhadap calon presiden dan tokoh partai lainnya. (Baca: Jokowi Diusir Mahasiswa ITB dari Kampus).

Menurut Adam, mahasiswa ITB juga harus kritis menyikapi acara yang bakal diadakan Keluarga Mahasiswa Islam (Gamais) ITB pada 10-11 Mei nanti. Sebab, acara itu bakal mengundang sejumlah tokoh partai. "Siapa pun tokoh yang datang wajib dikritik. Kami akan lihat apakah mereka juga berani menolak kehadiran tokoh lain," kata Adam, Sabtu, 19 April 2014.

Beberapa tokoh yang rencananya akan dihadirkan dalam rangkaian kegiatan bernama Islamic Leadership Festival ini merupakan calon presiden dari partainya masing-masing. Yakni Ketua Umun Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta, Ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra, dan kader Partai Kebangkitan Bangsa, Mahfud Md. Selain itu, panitia acara itu juga berencana mengundang Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsuddin. (Baca: Ini Alasan Mahasiswa ITB Tolak Jokowi Masuk Kampus).  

Adam mengatakan pada alumnus ITB tak mempersoalkan penolakan mahasiswa atas kedatangan Jokowi pada Kamis, 16 April 2014. Penolakan itu, menurut dia, bagian dari dinamika kampus. "Mari kita lihat apakah mahasiwa juga berani menolak tokoh lain. Kalau tak berani, berarti ada apa dengan Dewan Mahasiswa ITB?" katanya.

Adanya rencana kedatangan sejumlah tokoh partai ini dibenarkan oleh salah seorang panitia Islamic Leadership Festival, Lia N. Namun, menurut dia, saat ini panitia tengah mengkaji ulang rencana itu. Panitia masih mempelajari imbas penolakan Jokowi Kamis lalu. "Iya, insiden kemarin membuat kami berpikir lagi," kata Lia. (Baca: ITB Klaim Netral dalam Proses Demokrasi).

Menurut Lia, konsep acara tersebut ada kemungkinan diganti. Panitia saat ini tengah mempertimbangkan ulang nama-nama tokoh nasional yang bakal diundang dalam acara itu. Panitia tak mau kedatangan narasumber tersebut dikaitkan dengan pemilihan presiden 9 Juli mendatang. "Kami mempelajari insiden kemarin (penolakan Jokowi)," ujarnya.

IRA GUSLINA SUFA

Source

Demokrat Terganggu oleh Sikap Ruhut

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat TB Silalahi mengaku prihatin terhadap sikap yang kerap ditunjukkan oleh Ruhut Sitompul. Menurutnya, sebagai politikus senior Partai Demokrat, Ruhut gagal memberikan contoh yang baik kepada kader internal dan masyarakat.
TB Silalahi mengatakan, seharusnya Ruhut mampu menguasai emosinya dan introspeksi diri. Ia khawatir, lama-kelamaan sikap yang ditunjukkan Ruhut akan semakin mengganggu citra Partai Demokrat.
"Kita prihatin, harusnya Ruhut sebagai kader senior mengerti mana yang baik dan tidak. Kan, itu ada aturannya," kata TB Silalahi di Bentara Budaya, Jakarta, Sabtu (2/11/2013) sore.
Ruhut dikenal dengan pembawaan dan gaya bicara yang terbuka dan kontroversial. Untuk hal-hal tertentu, ia berani mengeluarkan serangan terbuka kepada pihak yang berseberangan dengan Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono.
Belum lama ini, pernyataan Ruhut menyinggung massa Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Batam sehingga timbul keributan. Peristiwa itu terjadi saat Ruhut menjadi pembicara dalam sebuah diskusi yang dilakukan televisi swasta di Batam, Kamis (31/10/2013). Ruhut sempat menyinggung pernyataan Anas yang siap digantung di Monas jika terbukti menerima uang dari proyek Hambalang. Massa PPI tidak menerima ucapan Ruhut dalam acara tersebut hingga mereka menantang Ruhut untuk berkelahi.
Ruhut kini duduk sebagai anggota Komisi III DPR. Sebelum Pieter C Zulkifli ditetapkan sebagai ketua komisi tersebut, Ruhut berulang kali meyakinkan bahwa dirinya akan menggantikan Gede Pasek Suardika sebagai Ketua Komisi III DPR. Akan tetapi, keputusan Partai Demokrat menunjuk Ruhut sebagai Ketua Komisi III mendapat penolakan keras. Ruhut akhirnya mengundurkan diri, dan Pieter didapuk sebagai ketua komisi yang membidangi masalah hukum itu.