12. Salah satu unsur suprastruktur politik yang keberadaanya mendukung pelaksanaan sistem politik di Indonesia adalah?”adalah
(A) Ikatan Dokter Indonesia
(B) Partai Keadilan Sejahtera
(C) Surat Kabar Kompas
(D) Mahkamah Konstitusi
(E) Stasiun Metro TV
Jika anda adalah siswa kelas III SMA/MAN, maka jawabannya adalah!?
Jika harus memilih, maka kemunkinan
akan menjawab/memilih jawaban B, Partai Keadilan Sejahtera; karena
dalam pilihan yang ditawarkan hanya PKS, sebagai salah satu Parpol di
Nusantara, yang dimengerti sebagai mendukung sistem demokrasi di
Indonesia.
Atau mungkin memilih
jawaban D, Mahkama Konstitusi; namun jika yang menjawab berpikir bahwa
MK adalah Lembaga Peradilan, dan bukan lembaga politik, maka ia akan
urung menjawab D.
Ok, kita ikuti harapan penyusun
soal, yaitu siswa memilih dan menjawab pertanyan no 12, dengan jawaban
B, Partai Keadilan Sejahtera; dan ini adalah kemungkinan besar yang
terjadi.
Hal berikutnya, mengapa penyusun soal
harus menulsi PKS, bukan Partai Politik!? Jika menggunakan kata parpol,
maka terlihat lebih netral dan tak menjurus pada parpol tertentu.
Selanjutnya, mengapa hingga soal (dan
jawaban) seperti itu ada pada Ujian Akhir Semester SMA/MAN di
Tangerang!? Tak mudah untuk mengetahuinya, namun jika mu urut keatas,
maka dengan gampang terlihat adanya kesengajaan memasukan unsur PKS.
Berdasar itu, maka jika ingin menemukan
siapa (dan siapa-siapa) yang membuat soal dengan unsur PKS di dalamnya,
akan mudah terlacak.
Jadi, jika Lembaga Kebijakan Publik
(LKP) mau (dan telah) melaporkan ke Panwaslu Kota Tangerang, bahwa
adanya penyimpangan atau dugaan pelanggaran Pemilu dengan cara
memasukkan salah satu partai ke dalam soal ujian akhir semester (UAS)
pelajar kelas tiga SMA/MAN Tangerang; maka Panwaslu dengan mudah
menemukannya. Apalagi, arsip Kartu Soal dan Lembaran Soal, selalu
tersimpan rapi atau diarsipkan.
Dengan demikian, maka tak salah dugaan publik bahwa unsur PKS di Pemda
Kodya Tangerang, memamng sengaja dan sistimatis menunggangi soal Ujian
Sekolah Menengah Atas (SMA/MA). Siapa mereka!? Mungkin bisa temukan
pada Walikota, Wakil Walikota, atau pun guru-guru yang membuat soal.Jika memang seperti itu, maka telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Panitia Ujian Akhir Sekolah SMA/MA. Panitia Ujian Sekolah melanggar PP No 53/2010 Tentang Disiplin PNS Pasal 14 Ayat Satu tentang Penyalahgunaan Wewenang.
Mungkin karena gara-gara Jokowi jadi Kandidat Presiden, makanya orang-orang parpol, termasuk PKS, melakukan banyak cara agar dipilih rakyat, dan nantinya bisa menjadi kekuatan di Parlemen untuk melawan presiden yang terpilih. Bagus sich, tapi jangan melalui soal UAS dong, khan masih banyak cara yang lain.
Sekian dulu ya ……!
Post a Comment